NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM

PILKADA SERENTAK

TAHUN 2017

Diajukan untuk memenuhi salah satu matakuliah Kebijakan Publik

Pada Jurusan Administrasi Negara Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

“Waskita Dharma” Malang

Oleh:

MUHAMMAD ALI SEHHABANDI

13.1.1.112-AN

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISOSPOL)

“WASKITA DHARMA” MALANG

2016

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (SP/Carlos Roy Fajarta Barus)

Sumber data : http://www.beritasatu.com/politik/387423-mendagri-ingatkan-netralitas-asn-di-pilkada-2017.html

Jakarta - Meskipun masih beberapa bulan lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2017.

"(harapan) satu, netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kedua, koordinasi dengan seluruh aparat keamanan di daerah, khususnya intelejen, agar ada deteksi dini. Begitu timbul riak, segera dimatikan, segera dikomunikasikan. Aparat keamanan juga jangan sebatas sesama aparat keamanan, tapi juga menggalang tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9).

Menurut Tjahjo, akan ada sanksi yang tegas bagi ASN yang tidak netral dalam proses pilkada serentak 2017. Sanksi tersebut, salah satunya adalah pemberhentian dari jabatannya atau penurunan jabatan.

"Saya kira dengan MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), pokoknya begitu ada pejabat yang aktif dan terlibat dan ketahuan, ada bukti, langsung sanksi. Bisa dicopot, penurunan pangkat dan sebagainya," ungkap Tjahjo.

Harapkan Keikutsertaan Masyarakat

Lebih lanjut, Tjahjo mengharapkan masyarakat bisa ikut serta dalam pilkada tahun 2017, yang akan dilakukan secara serentak di 101 daerah. Dalam artian, menggunakan hak pilihnya. Khususnya, untuk masyakarat Jakarta.

"Memang target KPU (Komisi Pemilihan Umum) DKI baru positif, merasa yakin lebih kurang 70 persen masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Mudah-mudahan ya, karena kan hari (pencoblosannya) hari Rabu. Hari Rabu kan hari, di mana mau lari sulit. Ini salah satu opsi dari KPU agar masyarakat meluangkan waktu menggunakan hak pilihnya," ujar Tjahjo.

Kemudian, lanjutnya, masyarakat tidak terpancing pada isu yang mengarah pada sara (suku, agama, ras, antargolongan).

Seperti diketahui, tahun 2017 akan digelar pilkada secara serentak di 101 wilayah. Dengan pikada terbesar ada di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.